Perlu Kerjasama Yang Erat Mengatasi TKI di Brunei

Minister Counsellor, Dempo Awang Yuddie berharap kerjasama antara pemerintah Indonesia - Brunei termasuk Jabatan Buruh, Jabatan Imigrasi dan Polisi Diraja Brunei dalam mengatasi masalah tenaga kerja Indonesia di Brunei Darussalam.

Masalah kontrak kerja, gaji, tunjangan kesehatan, jam kerja dan pengantaran TKI pulang, semuanya tertulis dalam Peraturan dan Undang-undang perburuhan Brunei, "The Brunei Employment Order 2009". Sementara kasus-kasus yang melapor ke KBRI BS Begawan antara lain kasus tidak dibayar gaji, pemotongan gaji dan pengambilan pekerja oleh agen tidak resmi.

Untuk melindungi TKI tersebut, KBRI BS Begawan telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah di Indonesia terutama di perbatasan imigrasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jakarta. Selain itu, staf KBRI BS Begawan juga telah menyampaikan kepada TKI mengenai peraturan dan Undang-undang perburuhan di Brunei supaya memahami dan diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah TKI tersebut.

Dempo Awang Yuddie juga menyampaikan bahwa di masa depan, KBRI BSB akan mengadakan pertemuan dengan para agen/PJTKI kedua negara yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam membantu TKI.

Selain itu, KBRI telah bekerjasama dengan Kedutaan Brunei di Jakarta untuk mengeluarkan visa bekerja kepada TKI yang diurus oleh PJTKI resmi.

Mengenai kerjasama pekerja migrant tersebut, telah dibicarakan oleh kedua pemimpin negara sebelum diadakan sidang Brunei Democracy Forum di Bali baru-baru ini. Dalam pembicaraan bilateral tersebut, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Yang Di-Pertuan di Brunei Darussalam menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah mengirim pekerja-pekerja Indonesia di berbagai sektor dalam pembangunan negara Brunei Darussalam.

Sementara Presiden Bambang Susilo Yudhoyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sultan dan Yang Di-Pertuan di Brunei Darussalam yang memberikan peluang kepada pekerja Indonesia untuk bekerja di Brunei Darussalam.

Di masa depan, KBRI BS Begawan berharap dapat memberikan penjelasan para majikan dan pekerja mengenai peraturan dan undang-undang perburuhan di Brunei sebelum menandatangani kontrak kerja di Jabatan Buruh.

Menurut data KBRI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Brunei sebanyak 50,839 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 27,401 orang bekerja di sektor informal sebagai Pembantu Rumah Tangga, dan sebanyak 17,700 orang bekerja pada sektor formal termasuk yang bekerja di industri minyak dan gas, konstruksi, kesehatan, pertanian dan sektor pelayanan.

Nasib TKI siapa yang peduli?

Bagaimana nasib para TKI akan lebih baik kalo Pemerintah RI tidak ada perhatian dan kepedulian terhadap mereka yang disebut sebagai "Pahlawan Devisa Negara". Apalagi anggota DPR -RI?.. Nyatanya, pada saat rapat paripurna pada tanggal 14 Desember 2010 di Jakarta yang membahas tentang pembentukan tim penanganan TKI di Arab Saudi, laporan Tim penangan dan penanggulangan Bencana alam dan laporan Pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Aceh, ternyata banyak kursi bukan lagi banyak tapi ratusan kursi anggota Dewan Terhormat DPR-RI kosong banget. Kalo begini "Apa Kata Dunia?"

Majikan Di denda B$ 3600 karena tidak membayar gaji pembantunya

Seorang majikan bernama Awg Radie bin Hj Dollah telah dikenakan sanksi sebesar B$ 3600 atau 24 minggu penjara oleh Mahkamah Brunei Darussalam di Kuala Belait pada tgl 20 Desember 2010. Majikan tersebut telah terbukti bersalah tidak membayar gaji pembantunya asal Indonesia bernama Asriningsih, selama 12 bulan. Hakim memberikan tempo masa pembayaran kepada majikan sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 untuk membayar denda tersebut. dan jika gagal membayar maka majikan akan dihukum penjara selama 24 minggu. Sementara pihak Pejabat Buruh Brunei telah membatalkan lisensi majikan untuk pengambilan pekerja asing.

Pejabat Buruh juga mengingatkan kepada masyarakat jika mengetahui adanya pelanggaran majikan terhadap pekerjanya, untuk segera melaporkan ke Kantor Buruh telp.+6732381848.

Peringatan Pejabat Buruh kepada Majikan

Departemen Perburuhan Brunei Darussalam akan melakukan tindakan tegas terhadap majikan yang telah melanggar peraturan dan undang-undang perburuhan Brunei. Saat ini Departemen Perburuhan telah melakukan langkah-langkah seperti mengadakan operasi, investigasi dan pendakwaan.

Undang-undang perburuhan yaitu "Labour Act 1954" telah diganti dengan yang baru yang dinamakan "Employment Order 2009". Dengan undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dan perlindungan hak pekerja ke tingkat yang lebih tinggi menurut standar International Labour Organisation (ILO). Secara umum, undang-undang tersebut adalah mengenai hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan sesuai dengan kontrak kerja.

Menurut data statistik Kantor Perburuhan Brunei, sebanyak 61 pengaduan pekerja terdiri dari PRT dan bebrapa perusahaan di sektor swasta yang melapor yang melibatkan 35 majikan. Dari jumlah tersebut meliputi kasus gaji tidak dibayar sebanyak 19 kasus dan selebihnya adalah kasus melebihi waktu jam kerja serta pembatalan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dan pemotongan gaji.

Selama periode tahun 2001-2010, sebanyak 21 majikan telah disidang di Pengadilan Brunei atas tindakan tidak membayar gaji pekerjanya sementara 10 majikan masih dalam proses untuk disidangkan. Menurut Awang Zulhilmi Hj Abidin, Assisstan Commisioner Buruh Brunei dan juga Kepala Unit Penegak Hukum, majikan yang telah melanggar undang-undang perburuhan akan dimasukan dalam daftar hitam agar tidak dapat mengambil lagi pekerja asing.

Dalam Periode tahun 2008 - 2009, sebanyak 91 majikan telah dicabut ijin pengambilan pekerja asing atau lisensi Pekerja Asing, sementara 74 majikan, quotanya atau ijin pengambilan tenaga asing telah dibatalkan.

Dari Januari - Juli 2010, Kantor Perburuhan Brunei telah mengadakan sebanyak 300 kali operasi, pengecekan, investigasi dan pengawasan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang perburuhan serta untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di sektor swasta.

Diperingatkan kepada para majikan bahwa menurut KUHP Perburuhan Bab 39 :
1-Berdasarkan "Employment Order 2009"-Majikan yang gagal membayar gaji pekerjanya tidak melebih batas waktu 7 hari, akan dikenakan sanksi maksimum denda B$ 3000 atau satu tahun penjara dan quota pengambilan pekerja asing akan dicabut.

2-Berdasarkan "Labour Employment Order" - Siapa saja yang terbukti bersalah mempekerjakan pekerja asing tanpa ijin, akan dikenakan sanksi denda minimum B$ 6,000 dan maksimum B$10,000 atau enam bulan penjara dan tidak melebihi tiga tahun penjara.

Kasus Tidak Tahan Bekerja Paling Banyak

Menurut Bapak Dempo Awang Yuddie Pejabat Konsuler di KBRI Bandar Seri Begawan, periode Januari - Juli 2010 KBRI telah menerima sebanyak 387 kasus TKI yang melapor ke KBRI BSB, diantara jumlah tersebut adalah kasus Gaji Tidak Dibayar, Tidak Tahan Bekerja dengan Majikan, Penganiayaan, Pelecehan Seksual, masalah keimigrasian, Tindak Pidana dan Tuntutan Asuransi Pekerja. Sebagian dari kasus tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 66 kasus sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Dari semua jumlah 413 kasus TKI yang masih ditangani KBRI BSB termasuk yang ditampung di penampungan KBRI, pada bulan Juli 2010 masih terdapat 56 orang TKI yang masih tinggal di penampungan KBRI.

Menurut Pak Dempo, kasus TKI yang bekerja di sektor informal sebagai PRT paling banyak adalah kasus tidak tahan bekerja dengan majikan yaitu sebanyak 208 kasus. TKI tersebut mengalami tekanan dan teguran dari majikan setiap harinya karena merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan TKI tersebut. Majikan di Brunei pada umumnya merupakan keluarga besar dengan keadaan rumah yang besar sehingga TKI tidak sanggup melakukan pekerjaannya serta kurangnya waktu untuk istirahat karena bekerja sampai larut malam.

Sementara kasus gaji tidak dibayar sebanyak 195 kasus dan meliputi sektor formal dan informal. Nama-nama TKI yang kasus gajinya tidak dibayar antara lain: 1. Satini bt Samrodin - B$7,113, 2. Zeidah Nuryani bt Sukamto - B$11,470, 3.Riwayat - B$4,142, 4. Darsono - B$4,658, 5. Murtasimah - B$8,000, 6. Slamet Sugiono - B$ 4,500, dan 7. Arip Ariyanto - B$6,300. Semua kasus TKI tersebut masih dalam proses penyelesaian di Kantor Perburuhan Brunei.

Dilaporkan juga mengenai kasus penganiayaan sebanyak 35 kasus yang terdiri dari PRT dari penganiayaan ringan sampai yang berat. Sebanyak 6 kasus penganiayaan masih ditangani pihak Kepolisian Diraja Brunei.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap PRT, kasusnya rata2 diselesaikan atas permintaan TKI tersebut yang meminta untuk dipulangkan ataupun dipekerjakan dengan majikan lain.

Kasus perkosaan terhadap PRT sebanyak 2 kasus, dan masih ditangani oleh pihak Kepolisian Diraja Brunei.

Menurut perkiraan KBRI, jumlah WNI di Brunei Darussalam berjumlah 47,368 orang yang terdiri dari 907 tenaga profesional, 16,782 tenaga kerja formal, 25,841 tenaga kerja non formal, 2,288 di sektor pelayanan jasa dan 32 orang bekerja di kapal.

Bpk. Dempo juga mengatakan bahwa dalam upaya untuk penyelesaian kasus-kasus TKI tersebut, pihak KBRI telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian DalamNegeri Brunei Darussalam, Kepolisian Brunei, Jaksa Penuntut, Ketua Jaksa, Permanent Secretary pada kantor Perdana Menteri dan Pejabat Daerah Brunei.

Sementara ini, pihak KBRI menunggu jawaban dari pihak Kerajaan Brunei mengenai Draft Mandatory Consular Notification (MCN) dan MoU/Nota Kesepahaman untuk perlindungan TKI di Brunei Darussalam.

Untuk membantu masalah TKI, KBRI telah menandatangani perjanjian dengan Pengacara Sandhu and Company yang telah ditandatangani oleh Dubes RI dan Pengacara Daljit Singh Sandu pada tgl 11 Mei 2010 di KBRI BS Begawan.

Menurut Minister Counsellor, Dempo Awang Yuddie dalam penyelesaian kasus TKI tersebut tergantung niat baik para majikan dan pekerja untuk mempercepat kasus. Dihimbau kepada para majikan agar memberikan perlindungan terhadap pekerjanya terutama dalam membayar hak gaji pekerja tersebut.

Dikutip dari Koran Media Permata tgl 6 Agustus 2010.

Melapor Masalah Kasus kepada Pejabat yang Berwenang/Terkait

Kepada Para TKI, jika anda mempunyai masalah dengan majikan terutama masalah gaji yang tidak dibayar, dipotong oleh majikan tanpa alasan yang benar, hendaknya melapor ke Jabatan Buruh terdekat dengan cara :

1. Melapor kepada Polisi yang terdekat dan meminta bukti laporannya tersebut dari Polisi terus langsung mengadu ke Jabatan Buruh dimana pun anda berada. (Buruh Bandar, Tutong, Kuala Belait dan Temburong). Pengaduan tidak boleh diwakilkan.

2. Membawa dokumen seperti paspor (copy paspor, KTP, ID Brunei dsb). Jika tidak punya sama sekali tidak apa2 juga yang penting sudah ada laporan Polisi.

3. Membawa dokumen copy kontrak kerja, slip gaji pembayaran,

Jika semuanya belum dilakukan, para TKI bisa juga melapor dulu ke KBRI BS Begawan untuk minta perlindungan dan bantuan. Tetapi kalo ada masalah penganiayaan, perkosaan dsb, sebaiknya langsung melapor kepada POLISI terdekat.

Tetapi mudah2an saja, semua TKI di Brunei Darussalam dalam keadaan aman dan sejahtera.. Amin.. Semoga Allah melindungi kita semua... Amin Ya Robbal Alamin.

Penganiayaan PRT

Pembantu rumah mengadu didera

Oleh Mohamad Asyramisyanie dan Haji Minor Absah

Pembantu rumah yang di dera oleh perempuan berusia 28 tahun itu ketika di temui.

TUTONG, Rabu - Balai Polis Tutong hari ini menerima panggilan melalui hot line 993 yang melaporkan seorang pembantu rumah berusia 41 tahun di serang oleh anak perempuan majikannya dengan air panas yang mendidih pagi semalam.

Pembantu rumah itu juga mendakwa di dera dengan cara pukulan menggunakan kayu sejak dua minggu lalu dan kini diberikan rawatan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS).

Tinjauan media hari ini menyaksikan pembantu rumah itu mengalami beberapa kecederaan akibat melecur dek air hangat di sebelah kanan mukanya dan beberapa bahagian utama badannya.

Susulan kejadian itu, seorang wanita berusia 28 tahun telah ditahan polis daerah Tutong untuk membantu siasatan. Dia bagaimanapun dibenar ikat jamin sebanyak $1,000 dan akan di dakwa di bawah seksyen 325 dan jika sabit kesalahan boleh di kenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan. Dikutip:Media Permata, 21/01/10

Butuh Konsep Jelas untuk Atasi Masalah TKI

JAKARTA--MI: Pemerintah dinilai harus memiliki konsep yang jelas untuk mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI, jika tidak maka kasus yang sama akan terus berulang tanpa penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) dan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Kamis (3/9), mengatakan pada banyak kasus, lemahnya koordinasi antarinstansi dan pejabat pemerintah, justru menjadikan penyelesaian kasus TKI berlarut-larut dan berpotensi menjadi komoditas politik.

Pemerintah yang dimaksud adalah instansi terkait dalam menangani masalah TKI, seperti Depnakertrans, BNP2TKI, Deplu, Imigrasi, Depdagri dan Pemerintah Daerah.

Sebelumnya Menakertrans Erman Suparno mengatakan saat ini terdapat 1.678 TKI dan WNI bermasalah di sejumlah penampungan di sejumlah KBRI dan KJRI di luar negeri. Di Arab Saudi terdapat 257 orang TKI dan WNI bermasalah, di Yordania 404 orang, di Kuwait 506 orang, di Qatar 35 orang, di Malaysia 276 orang, di Singapura 113 orang, di Hong Kong 6 orang, di Brunei Darussalam 44 orang, dan di Taiwan 37 orang.

Meski demikian, berdasarkan data yang dimiliki Depnakertrans, terjadi penurunan jumlah TKI bermasalah. Misalnya Data Kepulangan WNI melalui Tarhil (rumah imigrasi di Jeddah) pada tahun 2007 berjumlah 24.834 orang, tahun 2008 menjadi 23.921 orang, tahun 2009 turun menjadi 13.839 (data per-Juni 2009).

Umumnya, masalah muncul karena TKI bekerja secara ilegal atau nonprosedural. Hal ini terjadi karena: bekerja dengan tidak menggunakan visa kerja, yaitu menggunakan visa umrah/haji, visa kunjungan, visa belajar, impresariat, kabur dari majikan, disalurkan melalui perusahaan liar, calo dan sponsor.Â

Erman mengatakan solusinya, dalam jangka pendek, diperlukan koordinasi dengan lintas instansi, seperti dengan Deplu, Depkum dan HAM, Polri, Dephub, Depsos dan Kantor Meneg PP.

Di sisi lain, pemulangan TKI bermasalah di luar negeri juga sering kali tidak mudah karena terkendala pada sulitnya mendapat izin keluar (exit permit) dari pemerintah negara penempatan, seperti yang terjadi di Kuwait, Arab Saudi, dan Yordania.

Penyebabnya, sebagian besar dari TKI yang berada di penampungan KBRI/KJRI memiliki masalah hukum seperti gaji belum dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, kasus pidana dan lain sebagainya. Selain itu kendala lainnya adalah berupa minimnya anggaran untuk memulangkan para TKI bermasalah di luar negeri.

Pada jangka panjang, menurut Menteri, harus ada keputusan politik untuk mencegah warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural dengan cara mempertajam kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI, seperti revisi Undang Undang 39 tahun 2004.

Upaya lain, meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai kewenangannya dalam otonomi daerah, sehingga harus mendata semua warga yang akan pergi ke luar negeri baik untuk bekerja/magang, kunjungan/wisata, belajar, umrah/haji maupun untuk misi kebudayaan, dan lainnya. (Ant/OL-03) Kutipan Media Indonesia.

Ratusan TKI Bermasalah masih Tertahan di Sejumlah KBRI

INDRAMAYU--MI: Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah dengan majikan mereka kini menunggu di sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Menurut Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Iskandar Muda, mereka antara lain berada di Kuwait sebanyak 570 orang, Yordania 360, Jeddah 100, Brunei Darussalam 32, dan di Abu Dhabi terdapat sebanyak 171 TKI.

"Saat ini para TKI bermasalah tersebut tengah diupayakan untuk dipulangkan kembali ke Tanah Air," kata Iskandar saat berada di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu,Jawa Barat, Rabu (30/12).

Ia mengatakan, permasalahan yang menimpa para TKI tersebut bermacam-macam, mulai dari penyiksaan, bekerja tidak sesuai kontrak, dan tidak mendapatkan gaji dari majikan. "Bahkan ada pula tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual," katanya.

Oleh karena itu, mereka melarikan diri ke KBRI untuk meminta perlindungan dan berharap bisa dipulangkan.

Keberadaan TKI bermasalah, menurut Iskandar, tidak lain akibat proses pengiriman TKI yang dilakukan secara ilegal. "Ini juga tidak luput dari ulah perusahaan pengerah tenaga kerja nakal di," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya telah membuat nota kesepahaman besama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang akan memproses seluruh pengerah tenaga kerja nakal secara hukum. Kutipan:www.MediaIndonesia.com

Selektif Dalam Pembuatan Paspor

KANTOR KEIMIGRASIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMAKIN MEMPERKETAT PROSES PENYELEKSIAN WARGA YANG MEMBUAT PASPORT PERJALANAN HAL INI DILAKUKAN MENYUSUL BANYAKNYA PENEMUAN DATA PALSU SAAT PEMBUATAN PASPORT YANG TERNYATA DILAKUKAN WARGA ATAUPUN OKNUM MASYARAKAT YANG AKAN DIKIRIM MENJADI TKI ILLEGAL KE SEJUMLAH NEGARA TETANGGA, DIANTARANYA MALAYSIA, SINGAPURA ATAUPUN BRUNEI DARUSSALAM

DIKONFIRMASI, KASI PENGAWAS DAN PENINDAKLANJUTAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAODE HANIBAL MENGUNGKAPKAN DALAM MEMBERIKAN SEBUAH PERIJINAN PEMBUATAN PASPORT, PIHAKNYA LEBIH MEMPERKETAT ADMINISTRASI DATA SERTA MEMPERKUAT MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KERJANYA

LAODE HANIBAL MENGATAKAN, JIKA DITEMUKAN ADANYA DATA PALSU YANG DI AJUKAN KEPADA PIHAK IMIGRASI DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBUATAN PASPORT, MAKA PIHAKNYA AKAN MENGUSUT KEBENARAN KASUS TERSEBUT DAN KEMUDIAN MELIMPAHKAN KE PIHAK POLTABES KOTA PONTIANAK

DAN HAL ITU TERBUKTI DENGAN DITEMUKAN NYA KASUS PEMALSUAN DOKUMEN DI KALIMANTAN BARAT, SATU DIANTARANYA MASIH DALAM PROSES PERADILAN DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT HAL TERSEBUT JUGA TELAH DIATUR DALAM PASAL 37 UNDANG UNDANG KEWARGANEGARAN NOMOR 12 TAHUN 2006 YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA WARGA MEMALSUKAN DOKUMEN DEMI MENDAPATKAN STATUS KEIMIGRASIAN.(elfira rosanty_rri).Kutipan http://www.rripontianak.com/

Selamat Tahun Baru para TKI di Brunei

Selamat Menyambut Tahun Baru 2010...



Dengan bergulirnya waktu dan bergantinya tahun dari 2009 ke 2010, banyak kejadian-kejadian, musibah dan segala macam yang melanda dunia di tahun 2009. Namun kita berharap di tahun 2010 ini, semua musibah dan bencana tidak akan terjadi lagi, kita berdoa dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa... Amin.

Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 kepada semua TKI yang berada di Luar Negeri dimanapun anda berada. Semoga kalian mendapatkan kesejahteraan dan rezeki yang berlimpah. Tetapi walau bagaimanapun, jangan lupa pepatah "Kacang lupa sama kulitnya".. artinya jangan lupa asal usul kita. Bagaimanapun juga negara kita harus dijaga dan kalo bisa para TKI dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Republik Indonesia serta membangun negara dengan hasil jerih payah kita bekerja di luar negeri. Hanya dengan niat, tekad dan doa Insya Allah semuanya akan berhasil...

Sekali lagi Selamat Tahun Baru 2010. Semoga Allah memberkati dan melindungi para TKI.. Amin




Wassalam

Kang Gambit