Penganiayaan PRT

Pembantu rumah mengadu didera

Oleh Mohamad Asyramisyanie dan Haji Minor Absah

Pembantu rumah yang di dera oleh perempuan berusia 28 tahun itu ketika di temui.

TUTONG, Rabu - Balai Polis Tutong hari ini menerima panggilan melalui hot line 993 yang melaporkan seorang pembantu rumah berusia 41 tahun di serang oleh anak perempuan majikannya dengan air panas yang mendidih pagi semalam.

Pembantu rumah itu juga mendakwa di dera dengan cara pukulan menggunakan kayu sejak dua minggu lalu dan kini diberikan rawatan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS).

Tinjauan media hari ini menyaksikan pembantu rumah itu mengalami beberapa kecederaan akibat melecur dek air hangat di sebelah kanan mukanya dan beberapa bahagian utama badannya.

Susulan kejadian itu, seorang wanita berusia 28 tahun telah ditahan polis daerah Tutong untuk membantu siasatan. Dia bagaimanapun dibenar ikat jamin sebanyak $1,000 dan akan di dakwa di bawah seksyen 325 dan jika sabit kesalahan boleh di kenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan. Dikutip:Media Permata, 21/01/10

Butuh Konsep Jelas untuk Atasi Masalah TKI

JAKARTA--MI: Pemerintah dinilai harus memiliki konsep yang jelas untuk mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI, jika tidak maka kasus yang sama akan terus berulang tanpa penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) dan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Kamis (3/9), mengatakan pada banyak kasus, lemahnya koordinasi antarinstansi dan pejabat pemerintah, justru menjadikan penyelesaian kasus TKI berlarut-larut dan berpotensi menjadi komoditas politik.

Pemerintah yang dimaksud adalah instansi terkait dalam menangani masalah TKI, seperti Depnakertrans, BNP2TKI, Deplu, Imigrasi, Depdagri dan Pemerintah Daerah.

Sebelumnya Menakertrans Erman Suparno mengatakan saat ini terdapat 1.678 TKI dan WNI bermasalah di sejumlah penampungan di sejumlah KBRI dan KJRI di luar negeri. Di Arab Saudi terdapat 257 orang TKI dan WNI bermasalah, di Yordania 404 orang, di Kuwait 506 orang, di Qatar 35 orang, di Malaysia 276 orang, di Singapura 113 orang, di Hong Kong 6 orang, di Brunei Darussalam 44 orang, dan di Taiwan 37 orang.

Meski demikian, berdasarkan data yang dimiliki Depnakertrans, terjadi penurunan jumlah TKI bermasalah. Misalnya Data Kepulangan WNI melalui Tarhil (rumah imigrasi di Jeddah) pada tahun 2007 berjumlah 24.834 orang, tahun 2008 menjadi 23.921 orang, tahun 2009 turun menjadi 13.839 (data per-Juni 2009).

Umumnya, masalah muncul karena TKI bekerja secara ilegal atau nonprosedural. Hal ini terjadi karena: bekerja dengan tidak menggunakan visa kerja, yaitu menggunakan visa umrah/haji, visa kunjungan, visa belajar, impresariat, kabur dari majikan, disalurkan melalui perusahaan liar, calo dan sponsor.Â

Erman mengatakan solusinya, dalam jangka pendek, diperlukan koordinasi dengan lintas instansi, seperti dengan Deplu, Depkum dan HAM, Polri, Dephub, Depsos dan Kantor Meneg PP.

Di sisi lain, pemulangan TKI bermasalah di luar negeri juga sering kali tidak mudah karena terkendala pada sulitnya mendapat izin keluar (exit permit) dari pemerintah negara penempatan, seperti yang terjadi di Kuwait, Arab Saudi, dan Yordania.

Penyebabnya, sebagian besar dari TKI yang berada di penampungan KBRI/KJRI memiliki masalah hukum seperti gaji belum dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, kasus pidana dan lain sebagainya. Selain itu kendala lainnya adalah berupa minimnya anggaran untuk memulangkan para TKI bermasalah di luar negeri.

Pada jangka panjang, menurut Menteri, harus ada keputusan politik untuk mencegah warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural dengan cara mempertajam kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI, seperti revisi Undang Undang 39 tahun 2004.

Upaya lain, meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai kewenangannya dalam otonomi daerah, sehingga harus mendata semua warga yang akan pergi ke luar negeri baik untuk bekerja/magang, kunjungan/wisata, belajar, umrah/haji maupun untuk misi kebudayaan, dan lainnya. (Ant/OL-03) Kutipan Media Indonesia.

Ratusan TKI Bermasalah masih Tertahan di Sejumlah KBRI

INDRAMAYU--MI: Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah dengan majikan mereka kini menunggu di sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Menurut Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Iskandar Muda, mereka antara lain berada di Kuwait sebanyak 570 orang, Yordania 360, Jeddah 100, Brunei Darussalam 32, dan di Abu Dhabi terdapat sebanyak 171 TKI.

"Saat ini para TKI bermasalah tersebut tengah diupayakan untuk dipulangkan kembali ke Tanah Air," kata Iskandar saat berada di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu,Jawa Barat, Rabu (30/12).

Ia mengatakan, permasalahan yang menimpa para TKI tersebut bermacam-macam, mulai dari penyiksaan, bekerja tidak sesuai kontrak, dan tidak mendapatkan gaji dari majikan. "Bahkan ada pula tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual," katanya.

Oleh karena itu, mereka melarikan diri ke KBRI untuk meminta perlindungan dan berharap bisa dipulangkan.

Keberadaan TKI bermasalah, menurut Iskandar, tidak lain akibat proses pengiriman TKI yang dilakukan secara ilegal. "Ini juga tidak luput dari ulah perusahaan pengerah tenaga kerja nakal di," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya telah membuat nota kesepahaman besama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang akan memproses seluruh pengerah tenaga kerja nakal secara hukum. Kutipan:www.MediaIndonesia.com

Selektif Dalam Pembuatan Paspor

KANTOR KEIMIGRASIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMAKIN MEMPERKETAT PROSES PENYELEKSIAN WARGA YANG MEMBUAT PASPORT PERJALANAN HAL INI DILAKUKAN MENYUSUL BANYAKNYA PENEMUAN DATA PALSU SAAT PEMBUATAN PASPORT YANG TERNYATA DILAKUKAN WARGA ATAUPUN OKNUM MASYARAKAT YANG AKAN DIKIRIM MENJADI TKI ILLEGAL KE SEJUMLAH NEGARA TETANGGA, DIANTARANYA MALAYSIA, SINGAPURA ATAUPUN BRUNEI DARUSSALAM

DIKONFIRMASI, KASI PENGAWAS DAN PENINDAKLANJUTAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAODE HANIBAL MENGUNGKAPKAN DALAM MEMBERIKAN SEBUAH PERIJINAN PEMBUATAN PASPORT, PIHAKNYA LEBIH MEMPERKETAT ADMINISTRASI DATA SERTA MEMPERKUAT MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KERJANYA

LAODE HANIBAL MENGATAKAN, JIKA DITEMUKAN ADANYA DATA PALSU YANG DI AJUKAN KEPADA PIHAK IMIGRASI DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBUATAN PASPORT, MAKA PIHAKNYA AKAN MENGUSUT KEBENARAN KASUS TERSEBUT DAN KEMUDIAN MELIMPAHKAN KE PIHAK POLTABES KOTA PONTIANAK

DAN HAL ITU TERBUKTI DENGAN DITEMUKAN NYA KASUS PEMALSUAN DOKUMEN DI KALIMANTAN BARAT, SATU DIANTARANYA MASIH DALAM PROSES PERADILAN DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT HAL TERSEBUT JUGA TELAH DIATUR DALAM PASAL 37 UNDANG UNDANG KEWARGANEGARAN NOMOR 12 TAHUN 2006 YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA WARGA MEMALSUKAN DOKUMEN DEMI MENDAPATKAN STATUS KEIMIGRASIAN.(elfira rosanty_rri).Kutipan http://www.rripontianak.com/

Selamat Tahun Baru para TKI di Brunei

Selamat Menyambut Tahun Baru 2010...



Dengan bergulirnya waktu dan bergantinya tahun dari 2009 ke 2010, banyak kejadian-kejadian, musibah dan segala macam yang melanda dunia di tahun 2009. Namun kita berharap di tahun 2010 ini, semua musibah dan bencana tidak akan terjadi lagi, kita berdoa dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa... Amin.

Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 kepada semua TKI yang berada di Luar Negeri dimanapun anda berada. Semoga kalian mendapatkan kesejahteraan dan rezeki yang berlimpah. Tetapi walau bagaimanapun, jangan lupa pepatah "Kacang lupa sama kulitnya".. artinya jangan lupa asal usul kita. Bagaimanapun juga negara kita harus dijaga dan kalo bisa para TKI dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Republik Indonesia serta membangun negara dengan hasil jerih payah kita bekerja di luar negeri. Hanya dengan niat, tekad dan doa Insya Allah semuanya akan berhasil...

Sekali lagi Selamat Tahun Baru 2010. Semoga Allah memberkati dan melindungi para TKI.. Amin




Wassalam

Kang Gambit

TKI DI BRUNEI MULAI DICAMBUKI

BANDAR SERI BEGAWAN SURYA- Jangan main-main dengan peraturan di Brunei Darussalam. Setidaknya, tanpa ampun, pemerintah Negeri Sultan itu bakal menghukum badan para imigran gelap yang dengan seenaknya tinggal di negeri kaya minyak dan gas itu. Sudah sekitar lima tahun silam, para imigran gelap itu melanggar peraturan.

Pada Senin (2/3) ini, misalnya, ada 396 imigran gelap yang dicambuk karena masuk ke Brunei tanpa kelengkapan surat. Sudah begitu, ada lagi imigran yang terlalu lama tinggal di negara itu tanpa pembaruan izin.

Menurut catatan pihak imigrasi, kebanyakan para pelanggar itu datang dari para jiran seperti Indonesia, India, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Thailand.Tak ayal, kebijakan galak itu mendapat kritik dari Amnesti Internasional. “Kami sering mendapat laporan soal penghukuman itu,” kata pihak Amnesti Internasional.

Sementara, para diplomat asal pendatang tak legal itu berkilah, banyak warga mereka tak tahu bagaimana cara resmi masuk dan bekerja di Brunei.Brunei yang kaya itu memang menggiurkan bagi warga negara tetangga. Makanya, tak heran kalau banyak dari mereka mengadu nasib di negara yang terletak di bagian utara Kalimantan tersebut. Kebanyakan dari para imigran itu menjadi buruh dan pembantu rumah tangga.

Pemilu 2009-Cari Calon Legislatif Yang Peduli TKI

9 April 2009, adalah tanggal untuk memilih calon anggota DPR. Di Brunei Darussalam, kira2 25.000 WNI yang telah terdaftar (menurut PPLN BS Begawan) akan mendatangi halaman KBRI Bandar Seri Begawan untuk memberikan hak suaranya.

Suasana pemilu kali ini tidak segencar lima tahun yang lalu. Kayaknya masyarakat Indonesia di Brunei terutama para TKI ogah-ogahan alias tidak terlalu antusias untuk mendaftar. Kalo ditanya "Mas kenapa gak mendaftar Pemilu?" jawabnya "Aku pilih PKB aja mas!"... Lho kok gak mendaftar tapi pilih PKB?.. ternyata itu hanya lelucon saja yang artinya PKB-Penting Kerja Bae!....

Sikap TKI kita di Brunei yang kelihatan tidak terlalu tertarik terhadap Pemilu, menunjukkan akan tidak pedulinya terhadap Pemerintah dan negara kita. Apakah mereka dapat dipersalahkan? Kenapa mereka bersikap seperti itu?.... Mungkin ada alasan lain? Kemungkinan menurut pendapat saya adalah karena pada dasarnya, memilih atau tidak memilih bagi para TKI toh sama saja, alias kehidupan maupun kesejahteraan mereka sebagai TKI di luar negeri tidak ada peningkatan maupun perubahan.

Dari sekian Partai yang kita simak baik di TV maupun surat kabar, apakah ada partai, yang mempedulikan TKI yang bekerja di luar negeri? Dan nanti kalo sudah terpilih, kita lihat saja hasilnya dan prakteknya?!!!...