Kasus Tidak Tahan Bekerja Paling Banyak

Menurut Bapak Dempo Awang Yuddie Pejabat Konsuler di KBRI Bandar Seri Begawan, periode Januari - Juli 2010 KBRI telah menerima sebanyak 387 kasus TKI yang melapor ke KBRI BSB, diantara jumlah tersebut adalah kasus Gaji Tidak Dibayar, Tidak Tahan Bekerja dengan Majikan, Penganiayaan, Pelecehan Seksual, masalah keimigrasian, Tindak Pidana dan Tuntutan Asuransi Pekerja. Sebagian dari kasus tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 66 kasus sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Dari semua jumlah 413 kasus TKI yang masih ditangani KBRI BSB termasuk yang ditampung di penampungan KBRI, pada bulan Juli 2010 masih terdapat 56 orang TKI yang masih tinggal di penampungan KBRI.

Menurut Pak Dempo, kasus TKI yang bekerja di sektor informal sebagai PRT paling banyak adalah kasus tidak tahan bekerja dengan majikan yaitu sebanyak 208 kasus. TKI tersebut mengalami tekanan dan teguran dari majikan setiap harinya karena merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan TKI tersebut. Majikan di Brunei pada umumnya merupakan keluarga besar dengan keadaan rumah yang besar sehingga TKI tidak sanggup melakukan pekerjaannya serta kurangnya waktu untuk istirahat karena bekerja sampai larut malam.

Sementara kasus gaji tidak dibayar sebanyak 195 kasus dan meliputi sektor formal dan informal. Nama-nama TKI yang kasus gajinya tidak dibayar antara lain: 1. Satini bt Samrodin - B$7,113, 2. Zeidah Nuryani bt Sukamto - B$11,470, 3.Riwayat - B$4,142, 4. Darsono - B$4,658, 5. Murtasimah - B$8,000, 6. Slamet Sugiono - B$ 4,500, dan 7. Arip Ariyanto - B$6,300. Semua kasus TKI tersebut masih dalam proses penyelesaian di Kantor Perburuhan Brunei.

Dilaporkan juga mengenai kasus penganiayaan sebanyak 35 kasus yang terdiri dari PRT dari penganiayaan ringan sampai yang berat. Sebanyak 6 kasus penganiayaan masih ditangani pihak Kepolisian Diraja Brunei.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap PRT, kasusnya rata2 diselesaikan atas permintaan TKI tersebut yang meminta untuk dipulangkan ataupun dipekerjakan dengan majikan lain.

Kasus perkosaan terhadap PRT sebanyak 2 kasus, dan masih ditangani oleh pihak Kepolisian Diraja Brunei.

Menurut perkiraan KBRI, jumlah WNI di Brunei Darussalam berjumlah 47,368 orang yang terdiri dari 907 tenaga profesional, 16,782 tenaga kerja formal, 25,841 tenaga kerja non formal, 2,288 di sektor pelayanan jasa dan 32 orang bekerja di kapal.

Bpk. Dempo juga mengatakan bahwa dalam upaya untuk penyelesaian kasus-kasus TKI tersebut, pihak KBRI telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian DalamNegeri Brunei Darussalam, Kepolisian Brunei, Jaksa Penuntut, Ketua Jaksa, Permanent Secretary pada kantor Perdana Menteri dan Pejabat Daerah Brunei.

Sementara ini, pihak KBRI menunggu jawaban dari pihak Kerajaan Brunei mengenai Draft Mandatory Consular Notification (MCN) dan MoU/Nota Kesepahaman untuk perlindungan TKI di Brunei Darussalam.

Untuk membantu masalah TKI, KBRI telah menandatangani perjanjian dengan Pengacara Sandhu and Company yang telah ditandatangani oleh Dubes RI dan Pengacara Daljit Singh Sandu pada tgl 11 Mei 2010 di KBRI BS Begawan.

Menurut Minister Counsellor, Dempo Awang Yuddie dalam penyelesaian kasus TKI tersebut tergantung niat baik para majikan dan pekerja untuk mempercepat kasus. Dihimbau kepada para majikan agar memberikan perlindungan terhadap pekerjanya terutama dalam membayar hak gaji pekerja tersebut.

Dikutip dari Koran Media Permata tgl 6 Agustus 2010.